Komisi berasal dari 2 (dua) sumber:“Anak ayam mati di lumbung padi” bukanlah pepatah yang asing dan begitu tidak asingnya hingga benar-benar terjadi di Indonesia seakan pepatah ini tidak seharusnya menjadi sekedar pengingat tetapi sesuatu yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya oleh para “penata atas.”
Indonesia bukanlah negara miskin sumber daya alam tidak juga miskin sumber daya manusia meski survei tahun 2005 menunjukkan rata-rata pelajar Indonesia yang tidak mencapai pendidikan menengah atas pertama mencapai sekitar 60%. Namun Indonesia punya cukup sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia muda yang kreatif dan kritis akan perkembangan yang ada di negeri ini. Tapi semua sumber daya manusia yang seharusnya bisa diandalkan itu mati langkah karena keengganan penata atas untuk mengakomodasi potensi lokal.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal ini, telah mengabaikan bahkan menutup mata terhadap potensi lokal sehingga berakibat pada Pemilu 2009 yang acak kadul. KPU telah gagal melakukan pendataan terhadap calon pemilih di berbagai wilayah, khususnya di DKI Jakarta yang merupakan barometer tingkat kemajuan untuk wilayah lain di negeri ini. Saya ambil satu contoh, di wilayah Kelurahan Cengkareng Barat Jakarta Barat hampir di setiap TPS ada sejumlah warga yang tidak tercatat sebagai pemilih tetap. Padahal pada Pemilu sebelumnya mereka tercatat. Bahkan ada satu wilayah RT dengan populasi 500 KK hanya memiliki satu TPS di mana satu TPS hanya menampung 500 pemilih. Bayangkan jika 1 KK terdiri dari 3 atau 4 pemilih, berapa pemilih yang tidak dapat memberikan aspirasinya pada Pemilu kali ini? Itu baru satu wilayah RT. Seandainya KPU mau menggunakan teknologi, bahkan teknologi yang paling sederhana sekalipun sekarang ini, hal tersebut bisa diminimalisir. DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dikumpulkan oleh KPU dari masing-masing wilayah TPS masih menggunakan cara-cara yang konvensional di mana setiap ketua RT menulis tangan data yang dikumpulkan di wilayahnya dan menyerahkannya ke KPU di kelurahan kemudian data tersebut diketik dan dibagi-bagi berdasarkan lokasi TPS. Permasalahan timbul pada proses pengetikan. Data yang diketik oleh staf KPU tidak hanya nama tapi juga nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, dan alamat. Bisa Anda bayangkan jika Anda mengetik ribuan nomor KTP data pemilih. Banyak terjadi kesalahan pengetikan dan bahkan banyak nama pemilih yang tidak diketik. Ketika saya menerima DPT dari kelurahan, DPT pada lembar terakhir pada kolom nomor KTP diketik 0000000000000000. Anda bisa menebak apa yang terjadi di pusat pendataan KPU. Mereka kewalahan. Hal ini tidak mungkin terjadi jika data yang dikirim dari masing-masing wilayah tidak hanya dalam bentuk hard copy tapi juga soft copy, disimpan dalam CD atau flash disk sehingga petugas pendataan tidak harus mengetik semua data tapi hanya copy dan paste. Di tahun di 2009 ini ketika teknologi sudah begitu canggih, ketika hard disk tidak lagi seukuran lemari tapi hanya seukuran jari kelingking, KPU masih mengabaikan pentingnya menggunakan teknologi.
Dan jika KPU mau bekerja sama dengan pemerintah, Pemda DKI dalam hal ini, data penduduk di masing-masing wilayah yang tersimpan di komputer di kelurahan seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikelola sehingga paling tidak petugas pendataan tidak harus mengetik ulang data pemilih, khususnya untuk nomor KTP yang merupakan pekerjaan yang paling membuat mata menjadi buram.
Jika Anda buka situs resmi KPU: http://www.kpu.go.id , situs ini menunjukkan bahwa KPU tidak dikelola oleh orang-orang yang profesional. Tidak ada informasi yang menarik seputar Pemilu yang harus diketahui tentang aturan-aturan dalam proses pemilihan di mana seharusnya situs ini berfungsi sebagai media sosialisasi sekaligus pendidikan politik bagi rakyat Indonesia, paling tidak bagi mereka yang melek Internet. Dan juga seharusnya situs ini bisa menyediakan DPT, tidak hanya jumlah pemilih tetap tapi juga nama pemilih tetap di tiap-tiap TPS di Indonesia. Sehingga anggota KPPS bisa mengakses data tersebut langsung dari Internet kapan saja. Anda jangan bertanya bagaimana layout situs ini, tidak user friendly. Banyak link-link tersembunyi yang tidak terlihat pada tampilan depan. Daftar menu tidak menunjukkan isi dari situs ini. Belum lagi koneksi ke server yang kadang, jika tidak ingin dikatakan sering, terputus. Belum lagi loading yang terlalu lama yang berarti dana yang diterima KPU tidak digunakan seopitmal mungkin untuk fasilitas Internet. Padahal situs ini tidak hanya digunakan untuk tahun ini tapi juga tahun-tahun berikutnya. Dan masih banyak manfaat lain bisa diambil dari situs ini jika mereka mau kreatif.
Dan juga situs KPU Jakarta : http://kpujakarta.org lebih memalukan lagi. Situs yang seharusnya dikelola oleh Pemda DKI ini seakan ditinggalkan oleh empunya, dibiarkan membusuk dan bau. Pada tampilan awal situs ini, dengan judul Berita Terkini berisi posting yang sudah basi.
Sutiyoso Sambut Baik Dua Nama Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta
Kamis, 12 April 2007, 11:39 WIB
Padahal untuk mengelola sebuah situs sederhana seperti KPU Pemda DKI tidak diperlukan dana yang terlalu besar. Bayangkan dana triliunan rupiah tidak mampu membuat sebuah situs yang lebih baik dari blog-blog pemuda indonesia, misalnya blogger Indonesia-nya Fatih Syuhud : http://fatihsyuhud.com.
Entah ini keteledoran atau kebodohan anggota KPU sehingga berakibat hilangnya hak suara pemilih. Banyak suara yang hilang karena langkah-langkah KPU yang salah dan ketinggalan jaman sehingga pesta rakyat tahun ini yang menghabiskan entah berapa puluh triliun menjadi tidak berarti. Pemilu tahun ini jelas tidak lebih baik bahkan lebih buruk dari Pemilu tahun 2004.
Selengkapnya...
Lihat Daftar Isi !
Blogger otomatis menambahkan rel="canonical"
5 hours ago
